406 Anggota masih Kontrak, Kasat Pol PP Padang Datangi Kemendagri Minta Diangkat ASN

PADANG, – Di tengah heboh tentang rencana pemerintah yang akan menghapus honorer tahun depan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Padang, Mursalim berinisiatif mendatangani langsung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Mursalim datang ke kantor Kemendagri menyampaikan usulan formasi pengangkatan ASN untuk Satpol PP Kota Padang, Kamis (23/6/ 2022).

Baca juga: Wagub Sumbar Audy Joinaldy Sambut Kedatangan Wamentan Harvick Hasnul Qolbi

Di Kemendagri, Mursalim diterima langsung oleh Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Kemendagri Bernhard E. Rondonuwu, di ruang kerjanya, di Jalan Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Kasat Pol PP Kota Padang, Mursalim, membawa surat permohonan dan memberikan langsung ke Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Kemendagri Bernhard E. Rondonuwu.

Baca juga: Pemerintah Prioritaskan Perlindungan Sosial dan Dukungan UMKM

Mursalim berharap agar personel Satpol PP Padang bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Sesuai amanat UU serta PP No. 16 tahun 2018, personel Satpol PP harus berstatus ASN. Dengan demikian, sangat mempengaruhi tugas dan fungsi Satpol PP Kota Padang sebagai penegak Perda, serta penegakan peraturan Kepala Daerah.

Baca juga: Evaluasi Program Pokok PKK,TP PKK Kota Padang Gelar Rapat Bersama TP PKK Kecamatan dan Kelurahan

“Ini adalah upaya dari kita agar personel Satpol PP sesuai amanat UU dapat di-ASN-kan, ” jelas Mursalim.

Ia menerangkan, saat ini 406 tenaga operasional lapangan Satpol PP Padang masih berstatus kontrak. Hanya sekitar 80 orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Baca juga: Kemendagri Pilih Padang Jadi Pilot Project Aplikasi Simudah

Menurut Mursalim, mengingat luas wilayah Ibu Kota Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) 694.96 km2, terdiri dari 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan, perlu dilakukan pengangkatan ASN sesuai amanat UU. Tujuannya, agar bisa melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik sesuai harapan.

Sementara itu, Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Kemendagri Bernhard E. Rondonuwu, berjanji akan berusaha membicarakan hal ini bersama Kementerian Dalam Negeri dan Menpan RB, serta berharap dukungan dari DPR-RI. (**)

Baca juga: Dukung Perbankan Syariah, Anis Byarwati Ajak BI Jaga Iklim Ekonomi dan Sosial